Sub Menu

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara dengan hak pilih. Proses pemilihan umum seringkali menghadapi tantangan, termasuk risiko manipulasi pada tahap rekapitulasi formulir C1. Pada tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mempublikasikan pindaian formulir C1 secara daring untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi hasil pemilu, yang mencakup perhitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan basis data yang bersifat sentral pada laman tersebut meningkatkan kerentanan terhadap serangan peretas. Dalam penelitian ini, diusulkan penggunaan teknologi blockchain sebagai basis data terdistribusi untuk mencatat hasil rekapitulasi pemilu serta verifikasi berdasarkan formulir C1 KPU. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengawasan masyarakat terhadap rekapitulasi pemilu dengan memanfaatkan transparansi dan keamanan blockchain. Hasil pengujian menunjukkan bahwa teknologi blockchain mendukung sistem pencatatan hasil pemilu dengan basis data terdistribusi, mengatasi risiko peretasan, verifikasi oleh pemangku kepentingan serta berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendeteksi potensi manipulasi hasil perhitungan pemilu. Dengan demikian, implementasi blockchain dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam proses pemilihan umum.